Diskusi Tematik: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BURUH MIGRAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BURUH MIGRAN

 

            Mengingat pendidikan menjadi syarat penting bagi calon TKI, maka Senin, 14 Desember 2015 lalu Jaringan Buruh Migran (JBM) bersama dengan Human Rights Working Groups (HRWG) mengadakan diskusi bertajuk “Pendidikan dan Pelatihan Buruh Migran”. Diskusi pada hari Senin ini merupakan bagian dari serangkaian agenda diskusi tematik yang rutin diadakan oleh JBM. Ada beberapa narasumber yang diundang dalam diskusi tematik kali ini, di antaranya Nursalim, Awi, Bobi dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

            Nursalim menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pelatihan dan tenaga sertifikasi serta jauhnya lokasi pelatihan oleh PJTKI yang menyebabkan tingginya biaya yang dikeluarkan oleh TKI atau buruh migran menjadi masalah saat ini. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tidak adanya monitoring dari pemerintah dalam hal pendidikan TKI. Di samping itu seringkali pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan skill dan negara tujuan calon TKI. Hal tersebut membuat TKI tidak professional, padahal memang pelatihannya tidak sama/sesuai dengan yang diajarkan. Di sini JBM kemudian merekomendasikan agar pelatihan dilakukan oleh Pemda, seperti orientasi kunjungan dan penempatan. Pun pendidikan dan pelatihan juga harus ada standardisasi dengan mengedepankan pada prinsip HAM, pengetahuan dan perlindungan terhadap TKI. Salah satunya yaitu perlu adanya revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).

            Pendapat senada juga disampaikan oleh Awi yakni pelatihan TKI sebaiknya memang dikembalikan saja ke negara. Savitri selaku Seknas JBM pun menekankan perlunya peran serta dari masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan buruh migran. Sedangkan Bobi (SBMI) menggarisbawahi bahwa problem dasar BLK adalah negara lepas tangan, sementara idealnya negara hadir. Ketika pendidikan diambil alih negara, maka pemerintah harus menjamin pendidikan TKI bebas biaya dan itu sudah dijamin dalam UUD 1945. Pada intinya diskusi ini membawa pada kesimpulan bahwa pendidikan dan pelatihan buruh migran harus menjadi tanggung jawab negara dengan berbagai perbaikan progesif di sana-sini.

 

By: Anggi Anggraeni K 


Belum ada komentar terkait halaman ini
Tinggalkan Komentar







Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong