Audiensi dengan Irma Suryani Chaniago dan Amelia Anggraini

Audiensi dengan Irma Suryani Chaniago dan Amelia Anggraini

Anggota Komisi IX DPR-RI

            Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) per Desember 2015 sudah dimulai. Pasar bebas Asean dibuka, persaingan pun semakin ketat. Apakah buruh migran Indonesia siap menghadapi tantangan MEA? Selasa, 17 November 2015 lalu, Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago dan Amelia Anggraini mengadakan audiensi tentang ‘Menyikapi MEA dan Revisi RUU 39/2004’. Audiensi kali ini diadakan di ruang rapat Fraksi Nasdem, Gedung Nusantara I DPR-RI dan dihadiri oleh berbagai organisasi, yaitu Jaringan Buruh Migran (JBM), DPN SBMI, LBH Jakarta, dan TURC. Dalam audiensi, Amelia Anggraini mengakui belum ada langkah strategis untuk melindungi pekerja migran terkait MEA. Ia menjanjikan bahwa per Januari 2016 Komisi IX DPR-RI akan melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Di samping kesiapan buruh migran terkait MEA, Savitri selaku Seknas JBM memaparkan kelemahan-kelemahan revisi RUU PPILN yang harus dibenahi, di antaranya: hak komunikasi yang belum terakomodir, sistem penempatan yang belum cukup mengatur empat mekanisme yang ada, belum adanya bab peran serta social society untuk pengawasan dan perencanaan, serta belum diaturnya sanksi bagi pejabat yang mempunyai bisnis penempatan. Savitri menyarankan agar pendidikan diambil oleh pemerintah sehingga tidak perlu BLK swasta, juga menekankan pentingnya pelayanan satu atap. “Kita menginginkan ada pelayanan satu atap”, kata Savitri. Sedangkan Hari mempertanyakan apakah kewenangan BNP2TKI di luar negeri akan menjadi solusi atau justru menjadi konflik kelembagaan baru. Penekanan berbeda datang dari Eny LBH Jakarta yang menyayangkan persoalan bantuan hukum yang tidak dimasukkan secara spesifik dalam RUU PPILN. Menanggapi kritik dan masukan tersebut, Irma Suryani memberi penjelasan bahwa perjanjian G to G tidaklah semudah B to B mengingat lapangan pekerjaan akan terbatas jika kita menerapkan G to G. Menurutnya, B to B tidak masalah asalkan perlindungan by handle government. “Kita bisa lihat sendiri kan semua PJTKI itu kampret semua”, kata Irma. Irma pun menekankan agar tidak mengkhawatirkan masalah biaya karena sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi TKI. Demikian pula dengan KTKILN, KTKILN masih dibutuhkan tapi hanya sebatas untuk update data/bank data, bukan persyaratan. Di akhir audiensi, Irma menutup dengan mengajak mengatur lagi waktu untuk mengadakan audiensi khusus membicarakan tentang asuransi.  

Belum ada komentar terkait halaman ini
Tinggalkan Komentar







Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong