Asuransi Buruh Migran dan Perlindungan ABK

Asuransi Buruh Migran dan Perlindungan ABK

Memilih menjadi buruh migran Indonesia di luar negeri berarti memilih untuk hidup penuh dengan resiko. Resiko timbul disebabkan masih lemahnya UU 39/2004, di antaranya masalah asuransi buruh migran dan ABK. Senin, 18 Januari 2016 lalu, anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago dan Ali Maher mengadakan audiensi dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) tentang ‘Asuransi Buruh Migran dan Perlindungan ABK’. Audiensi kali ini diadakan di ruang rapat Fraksi Nasdem, Gedung Nusantara I DPR-RI dan dihadiri oleh berbagai organisasi, yaitu Jaringan Buruh Migran (JBM), DPN SBMI, dan HRWG. Nursalim dari Migrant Institute memaparkan bahwa dari tahun 2011-2015 kasus paling banyak adalah tentang asuransi. Kebanyakan buruh migran tidak merasa memiliki asuransi. Bobi DPN SBMI menggarisbawahi bahwa persoalan asuransi buruh migran ada di undang-undang dan implementasinya. Ada buruh migran yang kesulitan dalam mengklaim asuransi, contohnya kawan sektor perikanan yang asuransinya berbeda dengan UU 39/2004. Savitri selaku Seknas JBM pun menekankan bahwa asuransi buruh migran idealnya dicover BPJS karena jumlahnya hanya 6 juta orang. Namun respon berbeda disampaikan oleh Irma Suryani. Menurutnya, buruh migran sejumlah 6 juta orang itu tidak mungkin dapat PBI karena penghasilan mereka 1 juta dan/atau lebih, mengingat penerima PBI adalah mereka yang berpenghasilan 250rb/bulan. Irma menekankan bahwa buruh migran hanya bisa memakai BPJS Mandiri, tidak bisa masuk PBI karena harus mengubah UU terlebih dahulu. Di samping itu, Irma juga menyayangkan tidak adanya koordinasi antar kementerian mengenai tanggung jawab terkait ABK. Dan jika berbicara lebih jauh lagi tentang MEA, Nursalim membeberkan bahwa blueprint MEA sama sekali tidak membicarakan perlindungan buruh migran. Kondisi ini semakin menguatkan bahwa hidup buruh migran memang penuh dengan resiko karena tidak adanya jaminan perlindungan. Oleh karena itu, pada akhir audiensi Irma Suryani menekankan perlunya kawan-kawan aktivis buruh migran untuk bersatu memperkuat gerakan untuk mendesak Pemerintah memperbaiki regulasi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.

Belum ada komentar terkait halaman ini
Tinggalkan Komentar







Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong
Donatur Kopi Goenong